Mkvpoker Agen Poker Idn - Pembiayaan medis korban Aksi 22 Mei selama ini ditanggung pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau menggunakan BPJS Kesehatan, jelas tidak bisa diklaim, karena tidak ada dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah mengeluarkan surat edaran, terkait penanggungan biaya medis untuk para korban kerusuhan Aksi 22 Mei. Meskipun dalam keadaan darurat, keluarga pasien tidak bisa menikmati program layanan JKN-KIS.
Surat edaran tersebut berbunyi, pembiayaan pasien (korban kerusuhan) dengan skema BPJS Kesehatan, bila tidak dijamin dapat ditagihkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, ketika ada kerusuhan pasti pemerintah provinsi turun tangan. Sebelumnya, pmerintah DKI Jakarta sudah sering mengalami kejadian seperti ini.
"Banyak kasus seperti ini akhirnya pemerintah provinsi turun tangan. Untuk akibat cedera dan terdampak langsung bekerja sama dengan rumah sakit," ucapnya ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan RI, baru-baru ini.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahkan sudah mengeluarkan surat edaran, terkait penanggungan biaya medis untuk para korban kerusuhan Aksi 22 Mei. Meskipun dalam keadaan darurat, keluarga pasien tidak bisa menikmati program layanan JKN-KIS.
Surat edaran tersebut berbunyi, pembiayaan pasien (korban kerusuhan) dengan skema BPJS Kesehatan, bila tidak dijamin dapat ditagihkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, ketika ada kerusuhan pasti pemerintah provinsi turun tangan. Sebelumnya, pmerintah DKI Jakarta sudah sering mengalami kejadian seperti ini.
"Banyak kasus seperti ini akhirnya pemerintah provinsi turun tangan. Untuk akibat cedera dan terdampak langsung bekerja sama dengan rumah sakit," ucapnya ditemui di Kantor Kementerian Kesehatan RI, baru-baru ini.
MKVPOKER - Agen Poker Online dengan menggunakan uang asli Terbaik dan Terpercaya di Indonesia.
[ BONUS DEPOSIT 10% untuk semua member MKV POKER dengan Minimal Deposit sebesar Rp. 20.000,- ]
Ditemui terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan menegaskan bahwa
korban kerusuhan pembiayaan tidak ditanggung oleh JKN-KIS. Karena dalam
pemanfaatannya tidak diatur oleh regulasi.
"Korban kerusuhan tidak masuk dalam kriteria manfaat yang bisa
dijamin dalam program JKN," ucap Iqbal di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta
Pusat, Jumat (24/5/2019).
Dia menjelaskan, manfaat program JKN-KIS selama sudah diatur
dalam regulasi yang kuat. Dalam Perpes 82 tahun 2018 Pasal 52 disebutkan
beberapa kasus yang tidak ditanggung.
Misalnya pelayanan kesehatan terhadap penyakit akibat kecelakaan
kerja, pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas, pelayanan
kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, sampai pelayanan
kesehatan akibat tindak kejahatan.
Dalam hal ini, contohnya pertanggungan korban tindak pidana
penganiayaan, terorisme, dan korban kejahatan lainnya, tidak ditanggung
oleh BPJS Kesehatan.
"Manfaat yang tidak dijamin dalam Perpres 82 tahun 2018 Pasal 82
itu menjadi hal-hal yang tidak boleh ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Jadi kita tidak akan klaim," tegasnya.
Jadi, korban Aksi 22 Mei yang dirawat di rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Biaya kesehatan akan ditanggung oleh mereka sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar